unas
pioneering transformation
 
beranda > berita > detail berita
 

Pusat Kajian Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Universitas Nasional Gelar Seminar Nasional Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pembakaran Lahan

Istimewa - 10 Nov 2015, 21:16 WIB
 
   
 
Pusat Kajian Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja tersebut sama dengan kejahatan terorisme.
Siaran Pers No. 16/MPR/SP/XI/2015
Untuk Diberitakan Segera

Pusat Kajian Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Universitas Nasional Gelar Seminar Nasional Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pembakaran Lahan

JAKARTA (UNAS) - Bencana kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Indonesia telah menyita perhatian banyak pihak dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit dari segi finansial maupun moril. Hingga minggu pertama bulan Nopember 2015, bencana kebakaran hutan dan lahan (kahutla) serta kabut asap yang telah berlangsung selama empat (4) bulan ini telah menelan kerugian berupa 2.089.911 hektare luas lahan terbakar, 118.273 titik api, 529.527 orang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Sebanyak Sembilan (9) provinsi dan 67 Kabupaten/ Kota terdampak oleh bencana ini, 4.437.471 Siswa Kehilangan Waktu Belajar, 25.036 Sekolah Diliburkan, 500 miliar Dana Penanganan Kabut Asap, 40 triliun (rupiah) Estimasi Kerugian Karhutla, 12.000 Prajurit TNI Dikerahkan, 5000 Penerbangan dibatalkan serta aparat keamanan telah menetapkan pelaku/tersangka, yaitu sebanyak 241 Perorangan dan 17 Korporasi. *

Terkait hal tersebut Pusat Kajian Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Nasional menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertemakan "Indonesia Darurat Asap, Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab?" Acara ini menghadirkan para pakar di bidangnya seperti Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H (Pakar Hukum Pidana Lingkungan Universitas Nasional); Zulfa Asma Fikra (Anggota DPRD Kalimantan Selatan), Munhur Satyahaprabu (Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup/ WALHI).

Menurut Pakar Hukum Pidana Lingkungan, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H, pihak korporasi harus bertanggung jawab terhadap bencana asap dan pembakaran lahan dan hutan. Dalam perspektif hukum pidana, korporasi merupakan subjek hukum yang tercantum dalam Undang-Undang antara lain pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan.

"Korporasi yang terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dilakukan penindakan hukum yang tegas dan itu tercantum dalam ketiga Undang-Undang tersebut," ungkap Prof. Askin dalam seminar yang digelar Selasa (10/11) di Universitas Nasional.

Lanjut Askin, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tergolong baru di Indonesia. Hal ini menjadi dalih kelemahan penegakkan hukum di Indonesia. Apalagi para penegak hukum sepertinya takut untuk menuntut dan melaporkan korporasi yang bermasalah. Untuk itu diperlukan langkah tegas dan tindak lanjut yang nyata serta pengawasan dari seluruh elemen masyarakat.

Lemahnya penegakan hukum bagi para korporasi yang melakukan pembakaran hutan ini juga disadari oleh WALHI. Bahkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini, pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja tersebut sama dengan kejahatan terorisme.

"Titik api bermodus kejahatan tersebut, digadang-gadang merupakan kejahatan terorisme karena dampaknya luar biasa, banyak memakan korban yang terkena ISPA bahkan meninggal dunia, pendidikan terganggu, keselamatan mengancam selalu. Ditemukan banyak sekolah yang tidak libur, berdasarkan hasil observasi WALHI, Dinas Lingkungan setempat mengharuskan pelajar masuk sekolah untuk mengejar prestasi tanpa mempedulikan keselamatan dan kesehatan mereka," ujar Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum WALHI, Munhur Satyahaprabu.

Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Selatan, Zulfa Asma Fikra menjelaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan semakin marak terjadi karena adanya peraturan yang memperbolehkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar.

"Warga, pejabat, maupun korporasi yang melihat peraturan ini mereka menganggap ada kewenangan untuk membakar lahan 2 hektare/kepala keluarga, ini biasanya yang menjadi pedoman mereka untuk kebal hukum.," katanya.

Menanggapi hal ini, Prof. Askin menegaskan bahwa peraturan yang memperbolehkan pembakaran hutan dan lahan adalah tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga harus dibatalkan melalui uji materiil ke Mahkamah Agung.

Tentang Universitas Nasional
Dapat dilihat dari website berikut : www.unas.ac.id

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Dian Metha Ariyanti
Manajer UPT Marketing & PR
Universitas Nasional
Tlp. 021-7806700
Fax. 021-7802718
Email: metha_mpr@civitas.unas.ac.id
pr@civitas.unas.ac.id
 
 

Berita Lainnya


13/01/2016
Chung Ang University: 5 Tahun Sambangi Unas
05/01/2016
Pengabdian Masyarakat: Pelatihan Pembuatan Tahu Bebas Bahan Pengawet
31/12/2015
Perubahan Struktur Pimpinan Universitas Nasional
22/12/2015
Razia Bersama, Kampus Universitas Nasional Bersih Narkoba
21/12/2015
RAZIA BERSAMA, KAMPUS UNAS BERSIH NARKOBA
30/12/2015
ABANAS Korea Terima Kunjungan Kaya University
15/12/2015
Kosakata Baru Untuk KBBI
11/12/2015
UNAS-UNISZA Kolaborasi Program Sukarelawan
10/12/2015
Bank Mandiri Seleksi Alumni UNAS Jadi Pegawai
10/12/2015
Seminar Peran Multidisiplin Ilmu Untuk Pembangunan Nasional
 
tentang unas
 
jenjang akademik
kemahasiswaan
kerjasama
p2m
 
 
 
Tentang Unas
 
Jenjang Akademik
Fakultas / Akademi
 
Badan / Biro
Kemahasiswaan
 
Layanan
Kerjasama
 
P2M
 
Tautan Lainnya

Find us:
unas
Jl. Sawo Manila, Pejaten
Ps. Minggu Jakarta 12520
 
Telp: (021) 7806700
Faks: (021) 7802718
Email: info@unas.ac.id
 
Soc-med & Feed
 
 
Follow UnasonUnas Google+
Unas on Youtube
 

  best viewed at 1024x768 resolution Design and constructed by BPSI © 2011-2012 Universitas Nasional, all right reserved.